Dilaporkan ke Bawaslu Gegara Komentari Film Dirty Vote, Ini Kata Cak Imin

Sedang Trending 4 bulan yang lalu

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dilaporkan ke Bawaslu oleh Advokat Lingkar Nusantara (LISAN) imbas mengomentari movie dokumenter Dirty Vote.

Tak hanya Cak Imin, namun LISAN juga melaporkan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla ke Bawaslu.

Cak Imin dilaporkan mengenai dugaan pelanggaran pemilu lantaran mengunggah trailer movie Dirty Vote dan memberikan komentar di X (Twitter) pada masa tenang Pemilu 2024.

Atas pelaporan ini, Cak Imin merasa bingung. Lantaran, dia hanya memberikan komentar mengenai movie itu.

"Masak ga boleh komentar bro," kata cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, dari akun X miliknya @cakimiNOW pada Selasa (13/2/2024), dikutip penulis pada Selasa (13/2/2024).

Cuitan ini ramai dikomentari oleh para pengguna X. Tercatat, sudah ada lebih dari 7 ribu akun nan memposting ulang, serta lebih dari 28 ribu likes terhadap cuitan tersebut.

Cuitan Cak Imin soal Dirty Vote

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Cak Imin memberikan komentar mengenai penayangan movie dokumenter Dirty Vote nan mengungkap mengenai dugaan kecurangan pemilu 2024.

Dalam akun X miliknya, Cak Imin mengunggah trailer Dirty Vote dan menanyakan kepada para followersnya apakah sudah menonton movie tersebut alias belum.

"Ada nan sudah nonton?" kata Muhaimin Iskandar, dari akun X miliknya @cakimiNOW pada Minggu (11/2/2024), dikutip penulis pada Selasa (13/2/2024).

Cuitan ini diposting ulang lebih dari 16 ribu, dan mendapatkan likes lebih dari 59 ribu orang.

Film Dirty Vote

Film dokumenter Dirty Vote menjadi viral diperbincangkan masyarakat di jagat media sosial. Film ini membahas mengenai dugaan kecurangan pemilu 2024.

Tayang di YouTube Dirty Vote sejak Minggu (11/2/2024) lalu, penayangan movie ini apalagi sekarang sudah mencapai lebih dari 7 juta views.

Dalam movie nan berdurasi nyaris 2 jam tersebut, menampilkan tiga mahir norma tata negara ialah Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari nan memberikan pemaparan.

Dalam movie ini dipaparkan mengenai penunjukkan penjabat (pj) kepala daerah, kasus Mahkamah Konstitusi (MK), pemekaran provinsi di Papua, para menteri nan diduga melakukan kampanye terselubung demi pemenangan paslon tertentu, hingga dugaan politisasi support sosial (bansos).

Cek buletin dan tulisan lainnya di GOOGLE NEWS