Publisher Game Wajib Berbadan Hukum, Kominfo: Kalau Tidak, Diblokir!

Sedang Trending 4 bulan yang lalu

Jakarta -

Publisher game nan beraksi di Indonesia diwajibkan untuk mempunyai badan hukum. Jika tidak, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bakal memblokir game tersebut.

Hal ini merujuk pada patokan game nan bakal diterbitkan oleh Kementerian Kominfo. Seperti disampaikan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, publisher game diwajibkan punya badan hukum.

"Terkait Permen game, di game itu kita membangun sebuah sistem, itu ada tiga aktornya, ialah developer, ini tidak kita atur. Kalau game sudah jadi, kan perlu diterbitkan agar bisa diakses, ada pembayaran segala macam. Nah, publisher-nya kudu ada PT Indonesia, itu sesuai patokan nan ada," ujar Semuel di Kantor Kementerian Kominfo, Jumat (26/1/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Publisher game ini bertanggungjawab untuk mengategorikan game nan bakal dirilisnya. Jika tidak sesuai dengan umur nan tercantum, seperti game untuk usia 13 tapi ada konten 18 tahun, maka publisher game tersebut dikenakan denda.

"Kemudian ada rating. Setiap game itu kudu ada rating. Nanti ada badan rating, kami juga bakal memberikan pedoman untuk organisasi nan mau me-rating game. Kan game ada batas umurnya, mulai dari semua umur, untuk umur 13, 18, dan seterusnya. Nah, itu ada ketentuannya," sambungnya.

Untuk badan rating game di Indonesia, disampaikan Semuel, bakal diserahkan kepada pihak ketiga. Hal ini agar ekosistem di industri game Tanah Air melangkah baik.

Saat ini patokan game nan bakal tertuang dalam Peraturan Menteri Kominfo itu sudah rampung dan sedang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM.

"Kalau tidak terdaftar di sini, publishernya tidak punya berbadan norma di sini, ya game nan ada di situ saya blokir. Kan kita mau bangun ekonomi digital, kita tidak mau jadi penonton. Ayo kita bangun bareng-bareng," ungkap Semuel.

Semuel menyebut sebelumnya patokan game ini sudah melalui konsultasi publik. Adapun izin ini bakal menggantikan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik nan merujuk ke Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2021.

"Harusnya bulan depan sudah ada. Kalau di kalangan gamers sudah pada tahu, makanya saya share sama media, mereka juga ikut nyusun," pungkas dia.

Simak Video "Kominfo Bakal Rilis Aturan untuk Industri Game"
[Gambas:Video 20detik]

(agt/fay)